Tegas ! Mendagri Tjahjo Kumolo Ancam Akan Bubarkan Ormas Yang Anarkis

KABARMANUSIA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berbuat keonaran dan menyimpang bisa ditindak dengan peringatan, bahkan dibekukan. 



Pernyataan ini disampaikan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut dua hari menjelang aksi demonstrasi besarbesaran yang meminta agar Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diproses hukum dalam kasus dugaan penistaan agama. Pernyataan Tjahjo ini dinilai kontraproduktif saat situasi seharusnya dibuat tenang dan dingin. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, pemerintah termasuk jajaran menteri seharusnya tenang dan mempercayakan penanganan aksi damai tersebut kepada aparat keamanan. 


Baca Juga :


Berbicara pembekuan terhadap ormas saat masyarakat hendak menyampaikan aspirasi yang dijamin konstitusi, bukan langkah tepat. ”Saya yakin ormas itu juga tahu bahwa kalau melanggar hukum saat demo akan ada akibatnya. Jadi sebaiknya jangan terlalu reaktif. Apalagi, pendemo itu punya tujuan jelas dan pemerintah sudah paham itu apa,” ujarnya kemarin. Menurut Hendri, yang perlu dilakukan pemerintah sekarang bukan mengalihkan perhatian bahwa seolah-olah masalah ada di pendemo. Padahal, massa tersebut hanya meminta agar negara melakukan penegakan hukum secara objektif. 


Baca Juga :



”Tapi ini masalah seperti beralih ke pendemo, seolah akan terjadi rusuh. Padahal kan semua tahu masalahnya ada di mana. Seharusnya itu yang dicari, bagaimana memediasi agar keinginan para pendemo itu tercapai,” ujarnya. Saat diminta komentar wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin, Tjahjo melontarkan pernyataan berbau peringatan kepada ormas. Hal itu disampaikan Mendagri terkait rencana aksi unjuk rasa ormas yang akan digelar pada 4 November 2016. 

”Kan sudah jelas itu. Kalau ngomong kasar, onar, ya peringatan- peringatan dulu dan itu akan kami bahas dengan kejaksaan, kepolisian dulu,” kata Tjahjo. Langkah pembekuan bahkan bisa diambil terhadap ormas yang anti-Pancasila dan menghina lambang negara. Sejumlah proses yang akan ditempuh di antaranya pemberian peringatan sebanyak dua hingga tiga kali. Namun, dia juga menegaskan bahwa aksi demonstrasi dan menyalurkan aspirasi merupakan hak warga negara. 


Baca Juga :



”Begini ya. Ini beda masalahnya. Besok itu hanya demo. Apa yang diteriakkan kan belum tahu. Meneriakkan aspirasi, itu hak, enggak ada masalah,” katanya. Tjahjo mengatakan, membekukan ormas sejatinya bukan berada di bawah kewenangan kementeriannya semata, melainkan melibatkan pihak lain termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain melalui pengaduan masyarakat. 

”Mendirikan ormas begitu mudahnya, membekukan ormas ada tahapannya, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, wah panjang. Itu wewenangnya di kejaksaan ada, pengaduan masyarakat, kepolisian, Kemendagri. Itu mau coba kami atur,” katanya. Namun, sekali lagi dia menegaskan bahwa negara dan und a n g - undang melindungi masyarakat untuk berserikat, berkumpul, menyalurkan pendapat, bahkan untuk membuat ormas. 




http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=22&date=2016-11-03

Jangan biarkan teman kamu kudet & kuper, bagikan info ini

Loading...